Jumat, 18 Mei 2007

Masyarakat Madani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gagasan masyarakat madani sesungguhnya baru berkembang sekitar tahun 1990-an di Indonesia, oleh karena itu oleh beberapa kalangan terutama kalangan intelektual masih berbau asing atau setidak-tidaknya memiliki berbagai macam persepsi yang memang perlu diletakkan dalam suatu garis pengertian yang jelas. Konsep ini pada awalnya berkembang di dunia Barat, dan kemudian terakhir setelah sekian lama tenggelam dalam wacana ilmu sosial modern, kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga 90-an. Wacana ini muncul ketika manusia dihadapkan pada suatu hegemoni kekuasaan. Sebagaimana terjadi di dunia Barat ketika kekuasaan otoriter mutlak pada Raja menguasai manusia, Locke kemudian melontarkan pemikiran masyarakat sipil masyarakat madani.

Tidaklah mengherankan jikalau pemikiran tersebut kemudian berpengaruh ke negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia yang sedang dilanda gelombang reformasi untuk melawan kekuasaan otoriter, yang kemudian dikaji, dikembangkan, serta dieliminer dalam kaitannya dengan realitas empiris yang dihadapinya.

Masyarakat madani (Civil Society) merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada karya tulis ini :

1. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani ?

2. Apa saja syarat untuk menuju masyarakat madani ?

3. Bagaimana sistem politik madani ?

4. Apa hubungannya masyarakat madani dengan demokratisasi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan karya tulis ini adalah untuk mengetahui pengertian dari masyarakat madani, ciri-ciri, syarat untuk menuju masyarakat madani, dan hubungannya dengan demokratisasi.


BAB II

ISI

Pada dasarnya, politik berkenaan dengan kehidupan publik, yaitu kehidupan yang berkaitan dengan orang kebanyakan atau rakyat. Dalam kehidupan inilah diatur proses serta mekanisme agar seluruh aspek kehidupan menjadi teratur. Untuk itu dibentuk lembaga-lembaga yang membidangi urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain lembaga-lembaga negara, terdapat pula lembaga politik lain seperti partai politik. Partai politik adalah organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki tujuan sama dan dibentuk untuk memperjuangkan tujuan melalui kekuasaan politik.

2.1 Pengertian Masyarakat Madani

Di luar negara, terdapat kelompok masyarakat yang disebut sebagai civil society. Civil society berasal dari frasa Latin civilis societas yang mulanya digunakan oleh Cicero (106-43 SM), seorang pujangga Roma. Istilah civil society awalnya berarti ‘komunitas politik’, yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab ; hal ini berbeda dengan bentuk masyarakat yang belum terorganisasi dan belum teratur. Selanjutnya istilah ini berkembang terutama melalui pemikiran John Locke (1632-1704) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Walaupun tidak sama persis, tetapi kurang lebih mereka mengartikan civil society sebagai ‘masyarakat politik’ (political society). Dalam pengertian ini, civil society dibedakan dari ‘keadaan alami’ ketika belum terbentuk negara. Dalam kehidupan politik ini, masyarakat terstruktur dalam suatu negara mendasarkan tata kehidupan mereka pada hukum. Selain itu telah ada pula kehidupan ekonomi dalam bentuk pasar dan penggunaan mata uang, juga pemanfaatan teknologi.

Pengertian civil society tersebut ditentang oleh Hegel. Menurutnya, civil society bukan satu-satunya hal yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan (social contract). Bagi Hegel, secara keseluruhan tatanan politik terdiri atas negara di satu pihak dan civil society di pihak lain.

Pada masa kini, istilah civil society digunakan untuk membedakan suatu komunitas di luar negara atau di luar lembaga politik. Yaitu suatu lembaga privat yang mandiri dari pemerintah dan terdiri atas beberapa individu yang membentuk kelompok untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri secara aktif.

Di Indonesia, istilah civil society mulai populer pada era 1990-an. Pada masa ini berkembang keterbukaan politik yang mengakibatkan mulai terbukanya juga pemikiran sosial dan politik menuju demokrasi. Terdapat berbagai pandangan dari para ahli yang mencoba menerjemahkan konsep civil society dalam konteks Indonesia. beberapa istilah diperkenalkan untuk menyebarluaskan gagasan tentang civil society, di antara istilah-istilah yang banyak digunakan adalah masyarakat sipil, masyarakat warga, dan masyarakat madani. Walaupun berbeda-beda, tetapi bentuk masyarakat yang dimaksudkan oleh beberapa pemikir tersebut adalah sama, yaitu masyarakat yang menghargai keragaman (pluralisme), kritis, dan partisipatif dalam berbagai persoalan sosial, serta mandiri.

Populernya wacana masyarakat madani di Indonesia tidak lepas dari peranan Nurcholish Madjid dan cendekiawan muslim lainnya, terutama ketika Wakil PM. Malaysia Dato Anwar Ibrahim datang ke Indonesia pada Forum Istiqlal 26 September 1995, melontarkan istilah masyarakat madani sebagai padanan kata civil society, yang dikaitkan dengan konsep kota Illahi atau masyarakat kota yang telah tersentuh peradaban maju (Mahasin, 1995:ix). Menurut Nurcholish pengertian masyarakat madani juga dapat disebut masyarakat berbudaya. Pengertian ‘Madani’ merujuk pada istilah Madinah. Menurut Nurcholish kata ‘Madinah’ berasal dari bahas Arab ‘Madaniyah’, yang berarti peradaban. Oleh karena itu pengertian masyarakat madani juga dapat diartikan masyarakat beradab (Madjid, 1996:51-55).

Demikianlah kiranya pemaknaan tentang pengertian masyarakat madani yang memiliki berbagai macam versi yang dengan sendirinya sangat berkaitan dengan konsep pengertian yang sebenarnya dan konteks argumentasi mereka masing-masing.

2.2 Bentuk Masyarakat Madani

Civil society terbentuk dari kelompok-kelompok kecil di luar lembaga negara dan lembaga lain yang berorientasi kekuasaan. Sebagai sebuah komunitas, posisi masyarakat madani berada di atas keluarga dan di bawah negara. Jadi, jika diandaikan bahwa kelompok terkecil dalam masyarakat adalah keluarga dan kelompok terbesar adalah negara, maka civil society berada di antara keduanya.

Bantuk masyarakat madani dapat diperhatikan pada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat, seperti organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, atau organisasi profesi adalah bentuk nyata masyarakat madani. Di Indonesia organisasi semacam itu sering disebut dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara)

b. Swadaya dalam kegiatannya (memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya).

c. Bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial.

d. Tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan.

e. Bersifat inklusif (melingkupi beragam kelompok) dan menghargai keragaman.

Bentuk masyarakat madani secara sederhana sebenarnya telah ada dan berkembang dalam masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada berkembangnya budaya gotong royong di berbagai kalangan masyarakat. Budaya tersebut mendorong anggota masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama secara partisipatif. Hasil dari kegiatan bersama tersebut juga diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Secara tradisional, masyarakat juga memiliki mekanisme pengaturan sosial yang mereka kembangkan secara turun-temurun. Misalnya dalam menentukan nilai bersama, norma, atau sanksi sosial yang diberlakukan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengembangkan mekanisme sosial secara mandiri, tidak dengan campur tangan struktur negara. Masyarakat juga mengembangkan musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai tradisional. Di dalam forum-forum semacam itu, mereka mengembangkan budaya kebebasan berpendapat dan menghormati perbedaan.

Berbicara tentang demokrasi, tentu tidak dapat dilepaskan dari ketiga elemen, yaitu lembaga negara, partai politik, dan masyarakat madani sebagai aktor utama dalam pembangunan demokrasi. Secara umum, demokrasi yang mantap ditandai oleh pemerintahan yang kuat. Kuat dalam arti bahwa pemerintah tersebut memiliki keabsahan (legitimasi) dukungan dari rakyat dan mampu menjalankan kebijakannya secara efektif. Selain itu, demokrasi yang mantap juga ditandai oleh masyarakat yang kuat. Artinya, masyarakat memiliki kemandirian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Masyarakat tersebut mampu mengmbil keputusan-keputusan yang rasional demi keadilan dan kesejahteraan, termasuk kritis dan partisipatif menghadapi berbagai persoalan sosial. Masyarakat yang demikian, secara sederhana dapat dinamakan sebagai masyarakat madani (civil society).

Partisipasi politik yang didorong oleh mobilisasi biasanya lebih bersifat eksternal, sementara partisipasi yang didasari oleh kesadaran politik menunjukkan adanya kecerdasan publik. Dalam hal ini kesadaran dan partisipasi akan membentuk masyarakat yang kuat dan mampu menentukan arah yang ingin dituju untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera.

2.3 Syarat untuk Menuju Masyarakat Madani

Beberapa prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi, yaitu sebagai berikut :

a. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang tercermin anatara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesionalnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri (mampu mengatasi ketergantungan) agar tidak menimbulkan kerawanan, terutama bidang ekonomi.

c. Semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri (berbasis kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil atau tidak ada sama sekali.

d. Secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh, serta berwawasan global.

2.4 Masyarakat dan Negara

Dalam masalah ini setidaknya terdapat dua sudut pandang yang sering digunakan. Pertama, perspektif yang melihat posisi negara sebagai yang mengungguli masyarakat madani. Perspektif ini banyak digunakan sebagai dasar pijak untuk menjelaskan keadaan politik di negara yang menerapkan sistem otoritarian. Kedua, perspektif yang melihat adanya otonomi dari masyarakat madani yang harus diperjuangkan dalam rangka mengimbangi kekuasaan negara. Perspektif keduanya menekankan pentingnya pemisahan antara domain negara dengan masyarakat madani.

Menurut Henningsen bahwa masyarakat madani pada dasarnya identik dengan ruang publik dalam masyarakat modern yang berfungsi dengan baik. Dalam negara yang telah mencapai perkembangan demokrasi yang matang, domain negara dan masyarakat madani tidak lagi relevan untuk dihadapkan secara kontradiktif. Selain itu dalam pengertian ini masyarakat madani tidak harus identik dengan gerakan perlawanan terhadap otoritarianisme. Masyarakat madani dan negara sebagai dua hal yang simultan ada dalam suatu sistem sosial politik yang demokratis (Rasyid, 1997:9).

Hakikat masyarakat madani bilamana dikaitkan dengan negara sebenarnya dapat dipahami sebagai dua hal yang masing-masing dapat berdiri sendiri, melainkan keduanya merupakan dua unsur yang harus ada.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep masyarakat madani adalah mencakup institusi-institusi non negara yang berada dalam masyarakat yang secara konkrit mewujudkan diri dalam bentuk pengelompokan-pengelompokan atau perkumpulan-perkumpulan sosial dan politik yang mandiri. Secara konkrit masyarakat madani adalah sebagai jaringan-jaringan maupun pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup dari rumah tangga, organisasi-organisasi sukarela seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan keagamaan, pagutuban-paguyuban, serta kelompok-kelompok kepentingan yang diciptakan oleh masyarakat di luar pengaruh negara (Hikam, 1997:208).

2.5 Masayarakat Madani sebagai Cita-cita Reformasi

Wacana tentang masyarakat madani timbul dalam kancah percaturan politik Indonesia ketika pemerintah otoriter Orde Baru sedang berkuasa. Terlebih lagi meniru pemikiran barat bahwa munculnya potensi masyarakat madani dihadapkan dengan kekuasaan militer. Hal ini nampaknya masuk akal secara pragmatis karena sebagaimana diketahui dalam wacana politik Indonesia terutama masa Orde Baru kekuasaan militer cukup dominant, sehingga munculnya kekuatan masyarakat madani sebagai upaya tahapan perjuangan menghadapi kekuasaan militer, untuk mencapai iklim demokrasi.

Jikalau model yang diterapkan secara pragmatis itu digunakan dan dikembangkan menjadi cita-cita perjuangan reformasi, maka jikalau kekuasaan yang tidak demokratis itu telah tumbang, maka eksistensi masyarakat madani kehilangan maknanya, dan muncullah suatu persoalan baru yang cukup membahayakan, yaitu longgarnya hubungan di antara segmen-segmen sosial, hilangnya solidaritas antar unsur-unsur sosial serta munculnya dinamika kebebasan individu, kelompok, maupun golongan dalam suasana krisis kepatuhan terhadap hukum sebagaimana kita lihat gejala yang muncul pasca reformasi dewasa ini.

Oleh karena itu masyarakat madani sebagai suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam perjuangan reformasi dewasa ini adalah kondisi masyarakat yang ideal namun berdasarkan suatu realitas objektif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia, yang dengan sendirinya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang secara faktual ada pada bangsa Indonesia.

2.5.1 Masayarakat Madani yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Bagi bangsa Indonesia yang sejak dahulu sebelum membentuk negara memiliki pandangan hidup serta filsafat hidup bahwa manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan YME. Oleh karena itu dalam membentuk suatu perikehidupan bersama dalam suatu masyarakat negara maka bangsa Indonesia ingin menciptakan masyarakat madani dalam suatu negara dengan dasar filosofi ‘Berketuhanan Yang Maha Esa’, hal ini sebagaimana tersimpul pada Pembukaan UUD 1945, alinea III dan IV. Pada alinea III justru secara deklaratif dieksplisitkan “… atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa …”. Kemudian pada alinea IV dijelaskan negara “… yang Berketuhanan yang Maha Esa …”. Kalimat ini mengawali tekad bangsa Indonesia dalam membentuk negara dalam suatu masyarakat yang Berketuhanan yang Maha Esa. Namun hendaklah kita sadari bahwa pluriformitas bangsa Indonesia meletakkan dasar-dasar nilai masyarakat madani bukannya pada suatu nilai-nilai spiritual agama tertentu melainkan berdasarkan pluriformitas kehidupan spiritual agama masing-masing.

Dalam pengertian inilah maka dalam masyarakat madani yang dicita-citakan bangsa Indonesia harus juga menekankan peda demokrasi dalam hal agama, bersifat egaliter dalam kehidupan agama. Nilai-nilai dasar peradaban manusia harus mendasarkan pada nilai-nilai religius secara demokratis. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang beragama, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta mendasarkan perikehidupan masyarakat pada nilai-nilai agama, termasuk juga kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan lainnya. Oleh karena itu karakteristik masyarakat madani Indonesia bukanlah sekulerisme versi barat maupun atheis versi komunis melainkan masyarakat madani yang egaliter yang menghormati pemeluk agama lain secara demokratis.

2.5.2 Masyarakat Madani yang Berperadaban Kemanusiaan

Manusia dalam kehidupan bersama membentuk institusi-institusi sosial, kelompok-kelompok sosial, paguyuban-paguyuban, elemen-elemen sosial, dan lapisan sosial lainnya tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan negara dalam upaya untuk menjamin, meningkatkan, dan mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam pengertian yang seperti inilah maka masyarakat madani pada hakikatnya dapat dipastikan sebagai masyarakat yang berkemanusiaan dan berkeadaban.

Berkembangnya masyarakat madani dalam wilayah interaksi sosial yang didalamnya mencakup semua kelompok sosial yang paling akrab (terutama keluarga), asosiasi-asosiasi khususnya yang bersifat sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai macamwadah komunikasi sosial politik lainnya dibangun atas dasar kebebasan, dan demi kesejahteraan manusia seluruh anggotanya. Di dalam masyarakat madani semua warganya bekerja sama membangun ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar kebaikan bersama (public good).

Masyarakat madani berpijak tegak pada prinsip-prinsip kemanusiaan, bersifat egaliter yang menghargai menjunjung tinggi hak-hak setiap manusia dalam lingkup sosial maupun politik berdasarkan kodratnya, serta sekaligus menghargai inklusivitas atau kekhasan masing-masing dalam hidup bersama.

2.5.3 Masyarakat Madani yang Berpersatuan

Dalam ilmu politik yang disebut sebagai negara memiliki unsur-unsur pokok, yaitu rakyat (masyarakat itu sendiri sebagai pendukung pokok negara), wilayah (yaitu teritorial sebagai ruang gerak masyarakat), serta pemerintahan yang berdaulat (yaitu yang diserahi kekuasaan untuk melaksanakan segala program untuk mencapai tujuan bersama).

Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka kiranya tidak logis jikalu mendikotomikan masyarakat madani dan negara, yang mempertentangkan antara masyarakat madani di satu pihak dan negara di pihak lain. Masyarakat madani adalah unsur dari negara sehingga di antara masyarakat madani dengan negara terdapat hubungan yang bersifat kausalitas. Namun hendaklah dipahami, bahwa masyarakat madanilah yang merupakan sebab dan negaralah yang merupakan akibat. Masyarakat madani tanpa adanya ikatan persatuan maka akan menjadi masyarakat yang anarkhis, adapun negara tanpa masyarakat madani akan menjadi wilayah yang tanpa bertuan.

Melalui persatuan dalam suatu negara maka masyarakat madani akan mampu mewujudkan cita-citanya secara bersama, serta mampu melakukan jaminan perlindungan bersama di antara warganya. Oleh karena itu sesuai dengan fakta objektif dalam sejarah, maka bangsa Indonesia tidak mungkin mewujudkan masyarakat madani tanpa melalui persatuan dalam negara yang disebut sebagai bangsa.

Tidaklah mengherankan jikalau kita sepaham bahwa masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang berpersatuan serta berbangsa dalam suatu negara. Namun, negara dalam pengertian ini sebagai persekutuan hidup merupakan persatuan integral dari seluruh segmen sosial yang ada, negara tidak memihak pada salah satu kelompok sosial politik tertentu. Negara menjamin kepentingan, kebebasan, serta kerjasama antar kelompok sosial dalam masyarakat madani. Negara bukanlah menguasai dan menekan aspirasi segmen-segmen sosial ataupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, melainkan menjamin atas perlindungan serta mengakomodasikannya demi kesejahteraan bersama.

2.5.4 Masyarakat Madani adalah Masyarakat yang Demokratis

Banyak kalangan ahli sosial politik berpendapat bahwa munculnya kekuatan masyarakat madani adalah sebagai syarat prakondisi terciptanya iklim demokrasi dalam suatu negara, maka dalam suatu masyarakat negara yang kondisi demokrasinya telah mencapai kedewasaan dan kematangan maka pertentangan yang dikotomis antara masyarakat madani dengan negara tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan kenyataan faktual dan objektif dalam sejarah kebangsaan Indonesia maupun dalam nilai-nilai budaya bangsa, cita-cita masyarakat madani telah terlukiskan secara ideal betapapun masa silam bangsa Indonesia dikusai oleh hegemoni feodal. Misalnya dalam ungkapan nili-nilai budaya pewayangan terlukis suatu masyarakat madani yang ideal yang “… gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharjo …” suatu kondisi masyarakat yang subur damai, tenteram sejahtera yang dengan sendirinya tanpa adanya pemaksaan, eksploitasi, pemerkosaan, serta dijaminnya kemerdekaan. Oleh karena itu pada hakikatnya masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mandiri, yang memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan dalam hidup bersama dan mampu berinisiatif dan berkreasi secara maksimal.

Maka bagi bangsa Indonesia yang memiliki prinsip filosofi yang mendasarkan pada nilai kerakyatan, hakikat masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, yang memiliki kebebasan dalam setiap lapisan sosial, institusi sosial maupun segmen-segmen sosial secara horizontal.

Segala aspek dalam kaitannya dengan negara harus senantiasa merupakan pengejawantahan aspirasi dalam masyarakat madani. Dalam sistem negara, masyarakat madani bukanlah bersifat sentralistik melainkan setiap segmen sosial yang melembaga menjadi segmen politik haruslah bersifat otonom sehingga mampu menyalurkan aspirasi segenap warganya sebagai pendukung eksistensi masyarakat madani yang demokratis itu sendiri. Negara bukanlah merupakan konspirasi dari sekelompok actor politik yang menggunakan kekuasaannya demi kepentingan golongan melainkan merupakan persatuan dan kesatuan seluruh lapisan dan unsur masyarakat madani.

2.5.5 Masyarakat Madani adalah Masyarakat yang Berkeadilan

Dalam masyrakat madani harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dalam hidup bersama, atau harus memiliki jaminan keadilan sosial. Setiap warga dalam masyarakat madani harus memiliki kesempatan yang sama, berdiri sama di muka hukum tanpa membedakan segmen sosial, etnis, agama, golongan, serta kedudukan.

Eksistensi masyarkat madani dalam hubungannya dengan negara hukum, agar terciptanya iklim demokrasi maka masyarakat harus memberikan jaminan atas keadilan dalam berbagai dimensinya, yaitu meliputi keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara lembaga masyarakat madani sebagai lembaga hukum harus memberikan kesempatan serta membagi kebutuhan atas warganya, baik meliputi segenap lapisan sosial, kelompok, maupun terhadap perseorangan ; keadilan legal (bertaat), yaitu hubungan keadilan antara warga terhadap masyarakat, yaitu berupa kewajiban warga untuk mematuhi hukum yang berlaku, kesepakatan serta consensus yang merupakan hasil komitmen seluruh unsure masyarakat madani ; keadilan komutatif, yaitu masyarakat madani harus mampu menjamin secara hukum atas keadilan dalam hubungan sesama warganya dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang beradab, yang menghargai hak sesama warganya.

Masyarakat madani yang ideal adalah masyarakat sipil yang mandiri dan mereka tanpa hegemoni kekuasaan, tanpa tekanan dan paksaan, masyarakat yang bebas dalam arti juga menghargai kebebasan orang lain, dan dalam pengertian inilah maka kebebasan dalam masyarakat madani haruslah disertai dengan kewajiban untuk menghargai kebebasan orang lain. Maka jaminan kebebasan atas kebebasan dalam masyarakat madani dengan suatu peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yaitu dalam hubungannya dengan penguasa negara jaminan kebebasan untuk melindungi praktek otoriterianisme. Adapun secara horizontal dalam hubungannya dengan semua lapisan sosial, antar individu, golongan untuk mencegah anarkhisme. Oleh karena itu masyarakat madani yang sejahtera tanpa kepatuhan hukum sama halnya dengan kehidupan masyarakat dengan hukum rimba. Maka jaminan atas keadilan dalam masyarakat madani adalah merupakan syarat mutlak terwujudnya masyarakat sejahtera.

2.6 Sistem Politik Madani

Salah satu poin penting yang dihasilkan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) adalah perlunya pembangunan sistem politik madani. Secara sederhana, sistem politik madani adalah sistem politik yang civilized, berperadaban. Dalam aktualisasinya, sistem politik madani adalah sistem politik demokratis berdasarkan check and balance anatara negara (state) dan masyarakat (society), berkeadilan, dan bersandar pada kepatuhan dan tunduk kepada hukum (law and order).

Sudah banyak pembahasan di kalangan pemikir, cendekiawan, dan pengamat politik Muslim tentang kesesuaian (compatibility) ajaran-ajaran Islam dengan masyarakat madani (civil society). Pada intinya, disepakati bahwa Islam mendorong penciptaan masyarakat madani.

Pada pihak lain tidak muncul wacana serius tentang sistem politik madani. Padahal masalah ini jelas sangat penting untuk pengembangan sistem politik madani, setidaknya pada tingkat konsepsi, yang selanjutnya terus diusahakan impelimentasinya pada pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga politik yang selaras dengan sistem politik madani.

Dalam konteks itu, diperlukan peninjauan terhadap pemikiran dan konsep politik Islam, khususnya pemikiran politik Islam klasik yang harus diakui masih sangat dominan hingga kini. Meskipun pada abad terakhir ini juga berkembang pemikiran politik Islam modern, paradigma klasik tetap memegang hegemoni.

Harus diakui, beberapa konsep pemikiran politik Islam klasik memerlukan pertimbangan kembali. Misalnya, paradigma yang memberikan penekanan yang kuat pada ‘kedaulatan’ raja, sultan, atau penguasa puncak lainnya. Mereka adalah kekuasaan yang tidak tertandingi, tidak boleh dipersoalkan, meskipun mereka aniaya dan zalim. Status quo menjadi urgensi utama daripada, misalnya kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena itu, tidak ada ‘daulat rakyat’, yang ada hanyalah ‘daulat raja’.

Jadi, meskipun pemikiran politik Islam klasik juga menekankan bahwa kekuasaan yang dipegang penguasa adalah amanah Tuhan, tetapi dalam prakteknya rakyat tidak berwenang untuk menilai sejauh mana amanah itu dilaksanakan. Sebab, amanah itu langsung diterima penguasa dari Tuhan dan karena itu, hanya Tuhan yang berwenang menilainya.

Persoalan lainnya adalah mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi penguasa puncak. Pemikiran politik Islam klasik, yang diperkuat dalil-dalil fiqih, cenderung tidak membenarkan perempuan menjadi raja atau presiden. Masalah ini masih terus diperdebatkan, apalagi dalam pengalaman historis masyarakat Muslim tertentu, pernah dipimpin penguasa perempuan atau ratu, termauk di Kesultanan Aceh.

Jadi, kalau kita serius dengan sistem politik madani, maka assessment, reinterpretasi, dan perumusan kembali konsep-konsep seperti itu merupakan kebutuhan mendesak. Jika tidak, kita akan terjebak dalam kontroversi yang tidak produktif.

2.7 Masyarakat Madani dan Demokratisasi

Banyak ahli dan pengamat menilai bahwa masyarakat madani sedang berada dalam pembentukan di Indonesia. Beberapa indikasi sering diangkat, seperti cepatnya demokratisasi, kian terbentuknya kelas menengah sosial ekonomi yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kekuatan ekonomi, dan semakin terbentuknya akses informasi.

Pada saat yang sama, khususnya dalam beberapa tahun yang lau, kita juga menyaksikan huru-hara sosial, dari Timor Timur, Timika (Irian Jaya), peristiwa Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Pasar Tanahabang (Jakarta), Situbondo (Jawa Timur), Sanggauledo, Sambas, dan Pontianak (Kalimantan Barat) : Tasikmalaya dan Rengasdengklok (Jawa Barat), dan kerusuhan di Bandung. Hampir seluruh kerusuhan itu berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik dengan nuansa suku, agama, ras, dan antargolongan yang cukup kental.

Namu, jelas tidak semua kerusuhan tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Misalnya kerusuhan di Tanahabang dan Bandung, ‘murni’ merupakan kerusuhan yang bermula dari soal-soal sepele.

Terlepas dari penyebab atau motif-motif yang melatarbelakanginya, berbagai kerusuhan tersebut merupakan setback, langkah mundur dalam proses pembentukan masyarakat madani. Kerusuhan-kerusuhan itu jelas bertentangan dengan konsep masyarakat madani yang secara relatif dapat dipahami sebagai masyarakat beradab, berbudaya atau bertamadun. Karena, kerusuhan-kerusuhan sosial itu pada hakikatnya mencerminkan perilaku aktor-aktornya yang tidak demokratis, tidak peduli hukum (lawlessness), tidak beradab (uncivilized), dan bahkan mungkin juga barbar.

Di antara kerusuhan-kerusuhan tersebut, khususnya kasus pendudukan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia, Situbondo dan Tasikmalaya, sarat dengan motif-motif politik. Dalam kasus kantor pusat PDI, khususnya, kerusuhan sering dikaitkan oleh sebagian pengamat dengan ‘gerakan-gerakan prodemokrasi’ yang tengah mencoba menghentikan intervensi dan kooptasi pemerintah terhadap kepemimpinan PDI di bawah Megawati. Begitu juga dalam kasus Situbondo dan Tasikmalaya, rumor menyatakan tentang keterlibatan aktivis-aktivis prodemokrasi, yang konon merupakan perpanjangan tangan dari ‘aktor-aktor intelektual’ pada lapisan yang tengah mengalami konflik satu sama lain.

Sementara orang menyatakan bahwa gerakan-gerakan prodemokrasi merupakan salah satu prasyarat bagi pembentukan masyarakat madani. Bahkan lebih jauh lagi, gerakan-gerakan prodemokrasi hampir diidentikkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Dalam pandangan ini, suatu gerakan baru dapat disebut prodemokrasi apabila selalu berseberangan secara jelas dengan rezimpenguasa yang mapan. Dipengaruhi peristiwa politik di Eropa, dengan dukungan teori berbagai sarjana, di antaranya adalah Guiseppe Di Palma, kelompok itu menyatakan bahwa masyarakat sipil adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain kekuasaan yang sewenang-wenang.

Akibatnya, gerakan kelompok dan kekuatan-kekuatan lain yang sebenarnya juga sangat terlibat dalam demokratisasi tidak dianggap sebagai ‘gerakan prodemokrasi’. Demokratisasi dalam konteks kalangan itu tidak selalu berarti oposisi. Demokrasi lebih sering dianggap sebagai ‘pemberdayaan’ (emprowerment) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya politik, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya.

Menurut kesimpulan John Keane dan Democracy and Civil Society (1988), demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun teman kental kekuasaan negara. “Demokrasi menghendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu, tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan negara. Ia juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara”.

Dalam kerangka itu, seperti dikemukakan A.R. Norton dalam Civil Society in the Middle East (1995), adalah naïf untuk berpandangan atau mengaharapkan masyarakat sipil akan menumbangkan pemerintah. Sebaliknya, penghadapan antara pemerintah dan masyarakat sipil harus lebih berbentuk kerjasama ketimbang konflik dan perebutan kekuasaan.

Dengan demikian, pemerintah tetap merupakan faktor yang krusial bagi demokratisasi dan pembaruan (reformasi) politik, yang merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompok dalam masyarakat. Seperti ditambahkan oleh Norton, reformasi politik itu penting untuk menjamin stabilitas, bukan stabilitas yang statis, tapi stabilitas yang dinamis.

Masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan-gerakan prodemokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamadun (civility). Sivilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Itu berarti, tidak ada satu pihak manapun termasuk pemerintah dan gerakan-gerakan prodemokrasi, yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya sendiri, apalagi dengan bentuk kooptasi, regimentasi, apalagi dengan huru-hara yang pada gilirannya hanya menimbulkan lawlessness dan social costs yang sering amat mahal.

Sebab itu, seluruh sektor masyarakat, terutama gerakan, kelompok, dan individu-individu independen yang concerned dan committed pada demokratisasi dan masyarakat madani sebaiknya mengambil strategi yang lebih subtil, lebih halus, lebih bertamadun, bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masyarakat madani (Civil Society) merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Masyarakat madani sebagai suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam perjuangan reformasi dewasa ini adalah kondisi masyarakat yang ideal namun berdasarkan suatu realitas objektif, yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia, yang dengan sendirinya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang secara faktual ada pada bangsa Indonesia.

Sistem politik madani adalah sistem politik yang civilized, berperadaban. Dalam aktualisasinya, sistem politik madani adalah sistem politik demokratis berdasarkan check and balance anatara negara (state) dan masyarakat (society), berkeadilan, dan bersandar pada kepatuhan dan tunduk kepada hukum (law and order).

Gerakan-gerakan prodemokrasi merupakan salah satu prasyarat bagi pembentukan masyarakat madani. Bahkan lebih jauh lagi, gerakan-gerakan prodemokrasi hampir diidentikkan dengan oposisi terhadap pemerintah.

3.2 Saran

Untuk seluruh sektor masyarakat, terutama gerakan, kelompok, dan individu-individu independen yang concerned dan committed pada demokratisasi dan masyarakat madani sebaiknya mengambil strategi yang lebih subtil, lebih halus, lebih bertamadun, bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2001. Menuju Masyarakat Madani. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Budiyanto. 2004. Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X. Jakarta : Erlangga.

http : // www. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani. com

Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta : Paradigma.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar